June 15, 2024

Tabloidpengusaha.com

Tabloid Pengusaha | tabloid online | majalah online | majalah digital | majalah marketing

Penyegelan Ruangan Anggota BPK Pius Lustrilanang oleh KPK

2 min read

tabloidpengusaha.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menyegel Ruangan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) VI Pius Lustrilanang

Penyegelan ruang kerja Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) VI Pius Lustrilanang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tindak lanjut dari operasi tangkap tangan terhadap pejabat Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.

“Faktanya, penyegelan itu sudah dilakukan, dan setelah kami periksa bersama penyidik, kami memastikan bahwa penyegelan tersebut dilaksanakan dengan benar,” ujar Firli dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, pada Selasa (14/11/2023).

Firli belum menjelaskan keterkaitan Pius dengan kasus yang sedang ditangani KPK. Menurutnya, penyegelan dilakukan untuk menjaga agar ruangan tetap steril. Firli menyatakan bahwa KPK akan melakukan penyitaan jika ditemukan bukti korupsi di kantor Pius.

“Penyegelan ruangan terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum BPK yang sudah kita tangkap hari ini. Tentu, keterkaitan anggota BPK VI masih memerlukan permintaan keterangan lebih lanjut dan bukti-bukti,” ungkap Firli. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Pejabat Pelaksana Tugas (pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso. Selain Yan Piet, KPK juga menetapkan status tersangka terhadap dua anak buahnya, yaitu Kepala BPKAD Sorong Efer Segidifat; Staf BPKAD Sorong Maniel Syatfle. Yan Piet dan bawahannya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Sementara itu, tiga orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Perwakilan BPK Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing; Kasubaud BPK Papua Barat Abu Hanifa; dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung. Ketiganya merupakan pegawai BPK yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Firli mengatakan bahwa Yan Piet dan anak buahnya diduga memberikan uang terkait pengkondisian laporan hasil audit yang dilakukan BPK Papua Barat. Kasus ini bermula ketika seorang pimpinan BPK pusat menerbitkan surat tugas untuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap Kabupaten Sorong untuk tahun anggaran 2022 dan 2023.

“Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan sejumlah laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Firli. Atas temuan tersebut, Yan Piet dan rekan-rekannya menjalin komunikasi dengan tim pemeriksa BPK. Dari komunikasi tersebut, mereka sepakat memberikan sejumlah uang agar temuan BPK tersebut bisa dihapus.

Firli menyebut bahwa dalam kasus ini, KPK telah menyita sejumlah uang senilai Rp 940 juta dan 1 jam tangan merek Rolex. Selain itu, KPK juga menduga bahwa jumlah uang yang mengalir ke pejabat BPK diperkirakan mencapai Rp 1,8 miliar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *