June 15, 2024

Tabloidpengusaha.com

Tabloid Pengusaha | tabloid online | majalah online | majalah digital | majalah marketing

Transformasi Digital dan Pembaharuan Birokrasi

3 min read

tabloidpengusaha.com – WALAUPUN secara politis berbeda jalur, tiga calon presiden dan wakil presiden yang bakal berkontestasi di tahun 2024, semua sepakat bahwa digitalisasi adalah kunci penting untuk melakukan reformasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Menata dan mereformasi birokrasi tidak cukup dilakukan hanya dengan menempatkan pejabat publik yang berdedikasi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kinerja layanan birokrasi dipermudah dan dipercepat, dengan bertumpu pada digitalisasi. Singkat kata, digitalisasi disepakati sebagai strategi untuk memperkuat kinerja birokrasi sekaligus untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Berbeda dengan sistem birokrasi di masa lalu yang masih lebih mengandalkan layanan tatap muka, keramahan, dan peran langsung aparatur, di era masyarakat digital seperti sekarang ini transformasi penyelenggaraan negara dilakukan melalui berbagai proses yang serba digital. Kebijakan diberlakukannya e-budgeting, e-procurement, dan lain sebagainya, adalah bagian dari upaya untuk mengurangi peran birokrat, sekaligus menegakkan transparansi dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat untuk ikut melakukan kontrol terhadap kinerja birokrasi. Di era revolusi informasi, dan perkembangan penggunaan media sosial yang makin masif menjadikan masyarakat menjadi lebih kritis, dan bisa menjadi watchdog yang mengontrol kualitas pelayanan publik.

Revolusi informasi dan teknologi mendorong birokrasi mau tidak mau harus lebih siap menghadapi kritik dan keluhan publik. Dengan meningkatnya sikap kritis dan semakin transparannya pelayanan publik, birokrasi dituntut lebih profesional dan melayani publik tanpa diskriminasi.

Bias birokrasi

Birokrasi, sesungguhnya bukan hanya sebuah lembaga pemerintah yang berfungsi melayani kebutuhan masyarakat, atau sekadar perpanjangan tangan negara untuk melaksanakan program-program pembangunan. Lebih dari itu, birokrasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tugas dan peran untuk merencanakan program pembangunan, melaksanakan, mengevaluasi, dan sekaligus memfasilitasi upaya pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat merespon program-program pembangunan dengan memadai (Benveniste, 1997). Secara teoretis, birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tiga tugas pokok (Rashid: 2000).

Pertama, memberikan pelayanan umum (service) yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan perizinan, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan menyediakan jaminan keamanan bagi penduduk.

Kedua, melakukan pemberdayaan (empowerment) terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan modal dan fasilitas usaha, serta melaksanakan pendidikan.

Ketiga, menyelenggarakan pembangunan (development) di tengah masyarakat, seperti membangun infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, perdagangan, dan sebagainya.

Pengalaman telah banyak membuktikan, bahwa kinerja birokrasi hingga saat ini masih diwarnai berbagai masalah. Alih-alih mampu memberikan pelayanan publik yang benar-benar optimal, di berbagai daerah maupun pusat, sering terjadi praktik korupsi, nepotisme dan malaadministrasi. Kesalahan inheren yang melekat dalam dunia birokrasi adalah organisasi birokrasi itu sendiri cenderung diasumsikan dan diperlakukan sebagai alat yang senantiasa efisien dan efektif di tangan para pejabat dan birokrat. Padahal, dalam kenyataan birokrasi seringkali justru menjadi alat atau mesin elite politik tertentu untuk kepentingan pribadi, bahkan sering pula diperlakukan sebagai kendaraan elite politik untuk merebut hegemoni (Bodley, 1982). Akibatnya kemudian, keberadaan birokrasi bukan menyebabkan pelaksanaan berbagai program pembangunan menjadi lancar dan tepat sasaran, tetapi malah membuat pelaksanaan program pembangunan menjadi rawan bias dan bahkan korup. Secara lebih rinci, penyebab utama timbulnya malaadministrasi dalam tubuh birokrasi bukan sekadar karena kualitas sumber daya aparatur birokrasi dan rendahnya profesionalisme aparat. Namun, karena belum adanya code of conduct yang kuat yang diberlakukan bagi aparat di semua lini dengan disertai sanksi yang tegas dan adil. Dalam praktik, tidak sekali dua kali terjadi individu birokrat justru melampaui wilayah kewenangannya (beyond

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *